Jakarta – JurnalRepublik, Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta akan segera berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperkuat pembenahan sistem parkir.
Ketua Pansus Jupiter mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat resmi untuk beraudiensi dengan gubernur.
“Kami sudah bersurat resmi untuk audiensi dengan Gubernur Pramono Anung,” ujar Jupiter, beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut, kata dia, akan melibatkan Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pertemuan juga menghadirkan seluruh pemangku kepentingan.
“Setelah ada balasan resmi, kami akan menyampaikan kembali rencana pertemuan terbatas bersama UPP Parkir, Dinas Perhubungan, dan pihak lainnya,” ungkap Jupiter.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang signifikan.
Kenaikan target dua kali lipat dari Rp40 miliar menjadi Rp100 miliar, menurut Wibi, perlu kajian secara mendalam.
“Begitu pansus ini terbentuk, baru muncul target naik dua kali lipat. Ini suatu keanehan,” kata Wibi.
Wibi menilai, pansus perlu segera berdialog langsung dengan Gubernur untuk menelusuri potensi permasalahan dalam sistem pengelolaan parkir.
“Kalau ada indikasi oknum di dalam, teman-teman pansus harus segera meminta waktu dan dukungan penuh dari Gubernur,” terang Wibi.
Langkah audiensi ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan memastikan sistem pengelolaan parkir di DKI Jakarta berjalan akuntabel serta berpihak pada kepentingan publik. (all/df)
